Pemerintah Dorong Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Untitled43

Jakarta, Kominfo –  Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mendorong pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk pengembangan digital ekonomi. “Ke depan kedua belah pihak akan fokus kepada bisnis digital ekonomi. Mulai dari proses  mematenkan, memasarkan serta mendaftarkan kekayaan intelektual. Pemerintah melihat peluang besar kekayaan intelektual sebagai sebuah value,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat menghadiri Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016 di Jakarta, Senin (18/07/2016).

Kementerian Kominfo telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya melindungi karya seni yang sudah dipatenkan secara analog terutama dalam bentuk kaset, betacam, CD, dan DVD. Kerjasama itu tertuang dalam regulasi berbentuk Surat Keputusan Bersama untuk melindungi karya seni yang existing di analog.

Dalam forum bertema “Strategi Nasional Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Nasional” itu, Menteri Rudiantara menjelaskan bahwa hampir semua sendi kehidupan menggunakan TIK, sehingga diharapkan TIK sebagai enabler mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Melalui aplikasi lima kilo, masyarakat bisa membeli bawang dengan harga murah dan kualitas terjamin. Selain menguntungkan masyarakat, petani juga ikut menikmati harga jual yang lebih tinggi karena telah memotong mata rantai penjualan. Selain itu transportasi online seperti Gojek, Grab dan Uber ikut memberdayakan rakyat. Hal ini dikarenakan pemerintah memperlakukan driver sebagai UKM yang bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat untuk membeli kendaraan sehingga ekonomi bisa berputar cepat,” jelas Rudiantara.

Lebih lanjut Rudiantara menjelaskan bahwa digital ekonomi Indonesia akan semakin besar dikarenakan empat faktor. Pertama, populasi ponsel yang beredar sangat banyak. Di Indonesia ada 300 juta simcard yang beredar, dimana setengahnya dipergunakan untuk mengakses internet. Kedua, populasi media sosial yang berkembang pesat, bahkan Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Buku Birokrasi Digital. Ketiga, penggunaan data untuk mengetahui karakteristik pasar, contohnya melalui game Pokemon.Go agar data pasar dapat diolah untuk dillihat karakteristiknya. Keempat, penyatuan ragam objek via internet. “Aplikasi Gojek saat ini tidak hanya sebagai sarana transportasi tapi masyarakat bisa memanfaatkannya untuk memesan makan, pengiriman barang, membersihkan rumah bahkan layanan pijat,” papar Rudiantara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasonna H Laoly menekankan kunci keberhasilan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual. Menurut nya setiap pihak harus memperhatikan aspek-aspek penting yang terkait seperti aspek kebijakan, hukum, institusional dan sumber daya manusia. “Pemanfaatan kekayaan intelektual dilakukan melalui pengintegrasian bidang-bidang kebijakan publik yang relevan seperti bidnag kesehatan, perdagangan, budaya, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kebijakan yang relevan lainnya,” kata Yasonna.

Bagi MenkumHam, Indonesia merupakan negara kaya akan produk potensi indikasi geografis seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabag Kasongan dan lainnya. Potensi itu menjadi anugerah bagi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai asset perdagangan. “Kekayaan Intelektual Komunal perlu didukung oleh kemampuan intelektual, salah satunya potensi untuk produk-produk indikasi geografis. Hal ini dapat digabungkan dengan potensi wisata yang ada, misalnya obyek wisata Danau Toba di Sumatera Utara,” paparnya.

SKKNI Jadi Acuan Pengembangan SDM Profesi

Untitled.png1

Jakarta, Kominfo – Keberadaan SKKNI memiliki arti penting sebagai acuan pengembangan profesi serta kurikulum pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia. “Kepemilikan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI dapat dijadikan acuan bagi dunia industri untuk rekrutmen dan promosi bagi karyawan,” jelas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar pada Pembukaan Pra Konvensi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Radio di Jakarta, Selasa (28/06/2016).

Kepala Badan Litbang SDM menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2005 telah memfasilitasi penyusunan 22 Rancangan SKKNI Sektor Kominfo. Selain itu, melalui Permenkominfo No.1 Tahun 2016 telah menetapkan pembentukan Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika.

“Ini merupakan satu bentuk komitmen Kementerian Kominfo untuk mendorong dan mempercepat peningkatan daya saing SDM Komunikasi dan Informatika menghadapi persaingan global,” tutur Basuki Yusuf Iskandar.

Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakan senantiasa melindungi kedaulatan negara dan kepentingan tenaga kerja dengan melihat posisi Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. “Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo menilai perlu adanya suatu upaya terstruktur menyusun sebuah Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Radio yang bertujuan untuk mendukung pengembangan profesionalisme tenaga kerja,” jelas Basuki Yusuf Iskandar.

Kepala Balitbang SDM berharap para pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif menyumbangkan gagasan atau pemikiran berkaitan dengan RSKKNI Bidang Radio ini. ”Kami berharap tentunya pada saatnya nanti agar RSKKNI Bidang Keahlian Radio yang tersusun dapat dijadikan juga untuk diajukan dengan standar kompetensi lain yang berlaku secara internasional melalui kerangka Mutual Recognition Aranggement (MRA), agar SDM Profesi Bidang Radio Indonesia memiliki daya saing dan mampu disetarakan dengan SDM negara lain,” papar Basuki Yusuf Iskandar menutup sambutannya.

Ketua Panitia Penyelenggara Gati Gayatri melaporkan perihal pelakasanan acara. “Kegiatan Penyusunan RSKKNI ini merupakan salah satu upaya Kementerian Kominfo melalui Balitbang SDM dalam melaksanakan tanggung jawab selaku Instansi Teknis Pembina Sektor Kominfo dan sekaligus sebagai perwujudan pelaksana tugas pengembangan kapasitas SDM Bidang Kominfo,” tutur Gati Gayatri.

Pada bagian lain laporannya Gati Gayatri menyampaikan bahwa Pra Konvensi ini bertujuan untuk menyempurnakan draft RSKKNI Bidang Radio hasil Workshop I dan II agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan kompetensii tenaga kerja industri radio saat ini.

Pra Konvensi Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Radio dilaksanakan di Hotel Grand Cemara, Jakarta dengan mengundang 60 (enam puluh) orang peserta terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan dan asosiasi industri, profesi, akademisi, lembaga pendidikan dan pelatihan serta praktisi bidang radio.

Kominfo Luncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

 

Untitled

Jakarta, Kominfo –  Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan KIBAR secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Jakarta, Jumat (17/06/2016). Dalam acara tersebut, Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan peluncuran program ini adalah bentuk pergerakan baru di industri digital. “Hari ini kita merayakan sebuah pergerakan baru di industri yang luar biasa. Indonesia bisa menjadi world’s biggest digital power,  bukan cuma di South East Asia,” katanya.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium Anantakupa Lt. 8 Kementerian Kominfo itu diisi dengan Diskusi Panel yang dimoderatori CEO Daily Social Rama Muamaya, dan menghadirkan lima orang panelis diskusi termasuk salah satunya Menteri Rudiantara. Sementara keempat orang panelis lainnya adalah Chief Executive KIBAR, Yansen Kamto; Director of Business Development and Incubation Univ. Gadjah Mada, Dr. Hargo Utomo; Co-Founder Sebangsa.com, Enda Nasution; dan Co-Founder sekaligus CEO iGrow, Andreas Senjaya.

Dalam sesi diskusi, Menteri Rudiantara menjabarkan beberapa hal terkait industri digital, salah satunya tentang bagaimana perkembangan industri digital saat ini akan sangat berpengaruh terhadap GDP Indonesia. Menurutnya, jika target nilai e-commerce di tahun 2020 tercapai hingga Rp130 Miliar, maka akan berdampak pada GDP menjadi 9%. “Jika dibandingkan dengan negara lain, hanya Singapura yang mengalahkan Indonesia dari sisi e-commerce, atau lebih luas lagi yaitu digital economy. Hitung punya hitung, kalau tahun 2020 target kita tercapai Rp 130 Miliar untuk e-commerce. GDP kita pada saat itu high single digit, udah 9%,” papar Rudiantara.

Perhitungan itu, menurut Menteri Rudiantara, baru dilihat dari sisi e-commerce. Padahal digital economy bukan sekadar e-commerce, melainkan juga termasuk industri games, dan perfilman yang juga tengah dikembangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Jika semua diperhitungkan maka nilainya akan bisa lebih besar lagi. “Sebetulnya digital economy bukan hanya e-commerce, karna kita harus incorporate juga sama yang didevelop oleh Pak Triawan, games, movie, itu akan lebih besar lagi,” jelas Rudiantara.

Pengembangan industri digital di Indonesia menurut Rudiantara, akan sangat bergantung dengan komitmen pemerintah. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah akan bekerja keras untuk menyiapkan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan industri digital. “Bersama-sama, saya sama Pak Triawan, Pak Thomas Lembong, banyak ada 8 kementerian/lembaga, bagaimana kita menyiapkan, memberi kebijakan-kebijakan,” kata Rudiantara.

Momentum Bersejarah

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini akan dimulai dengan 10 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Medan, Bali, Makassar, dan Pontianak. Di 10 kota tersebut akan didirikan pusat inovasi sebagai titik kumpul komunitas teknologi, kreatif, dan budaya, sekaligus juga menyediakan co-working space agar para pelaku dan kreator lokal dapat berkolaborasi menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat, baik dalam level lokal maupun nasional.

Gerakan ini diharapkan akan melahirkan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia. Panelis Enda Nasution menganggap bahwa peluncuran gerakan ini sebagai momen bersejarah dalam industri digital Indonesia. “Kalau buat saya ini historical moment, bersejarah. Satu titik penting dalam sejarah digital Indonesia,” katanya.

Di akhir sesi, Menteri Rudiantara kembali menegaskan bahwa Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini adalah milik bersama, dan semua pihak dapat berkontribusi dalam program ini. “Saya tidak akan pernah mengklaim program ini milik Kementerian Kominfo. It belongs to us, jadi semuanya punya kontribusi,” kata Rudiantara.

Kementerian Kominfo Hemat Rp51 Miliar

Untitled42

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 telah melakukan penghematan sebesar  Rp51 Miliar dalam  ABPN-P Tahun 2016. “Penghematan Rp51 Miliar atau sebesar 1% dibanding APBN 2016. Kedua Kementerian Kominfo juga melakukan relokasi sumber dana yang tadinya dari PNBP ke rupiah murni agar Program Kementerian Kominfo bisa dieksekusi lebih cepat,” jelas Menteri Kominfo Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu (08/06/2016).

Dalam rapat pembahasan Postur Pagu APBN-P TA 2016 itu, Menkominfo didampingi Ketua KPI Judhariksawan, Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo. selanjutnya mengatakan bahwa APBN-P TA. 2016 Kementerian Kominfo telah mengalami perubahan menjadi 5.134 miliar dari yang APBN 2016 sebesar 5.185 miliar yang mencakup dari semua satuan kerja di Kementerian Kominfo.

Rudiantara selanjutnya menegaskan, ”Penghitungan penghematan ini sebesar 51 miliar ini telah kami hitungkan dari alokasi mana saja. Kemudian, kami juga menemu-kenali bahwa dalam rangka mengeksekusi APBN, ada berapa yang berkaitan dengan sistem ataupun administrasi keuangan yaitu sumber pendananaan Kominfo tidak sepenuhnya murni Rupiah atau dari pinjaman luar negeri sebagaimana kementerian lain karena ini ada keunikannya. Kementerian Kominfo itu pennghasil PNBP.”

“Yang namanya PNPB terutama berasal dari Universal Service Obligation (USO) dibayarkan oleh operator yang memenuhi kewajiban yang dibayar berdasarkan Laporan Audit Tahunan menjelang Bulan April atau Mei kemudian dibayarkan kepada Pemerintah,” lanjut Menkominfo.

Kemudian Menkominfo pun menegaskan bahwa walaupun terjadi penghematan 51% pada semua satker yang telah dilakukan Kementerian Kominfo tetapi tidak ada perubahan dengan anggaran dari KPI, KIP dan Dewan Pers.

“Sedangkan Postur Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2017 totalnya berkurang menjadi 5 – 8 triliun. Akan tetapi ini masih bersifat pagu dan belum bisa dibicarakan secara rinci. Pagu ini sudah termasuk belanja pegawai maupun belanja barang dan juga anggaran bagi pendidikan yang menjadi fokus Kementerian Kominfo Tahun 2017 karena kita harus up-grade SDM di Kementerian Kominfo agar bisa keep-up, tidak sekedar mengikuti, bahkan bisa lebih cepat daripada dinamika-dinamika yang terjadi atau berkembang saat ini,” tandas Menkominfo.

Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI turut dihadiri Para Pejabat Eselon I Kementerian Kominfo, SAM Menkominfo dan Para Pimpinan KPI, KIP dan Dewan Pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Peran Signifikan BP3TI Bagi Pembangunan TIK Indonesia

Untitled41

Jakarta, Kominfo – Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) memiliki peran signifikan sebagai instrumen Pembangunan TIK di Indonesia. ”Justru daerah di Indonesia dimana yang dianggap tidak feasible secara keuangan oleh industri, BP3TI harus hadir di situ,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kementerian Kominfo serta Direktur Utama BP3TI di Jakarta, Jumat (3/06/2016).

Rudiantara menjelaskan akan memantau terus program yang harus diselesaikan pada tahun ini untuk membangun daerah perbatasan dan Program Palapa Ring. “Mudah-mudahan Paket Timur kontraknya bisa diselesaikan, meskipun diketahui memang tidak mudah dalam eksekusi. Namun paling tidak, Barat dan Tengah akan selesai setelah Idul Fitri, dan kuartal keempat bisa segera dibangun,” paparnya.

Secara khusus Menteri Rudiantara berharap BP3TI dan Kementerian Kominfo harus sinergi dalam melaksanakan program tersebut. “Harus hand in hand dan tidak menjadi objek pada pekerjaan Kominfo. Selaku Menkominfo saya mengapresiasi keberadaan BP3TI dan meminta BP3TI tidak menjadi objek,” tandasnya.

Bagi Rudiantara Dirut dan jajaran BP3TI harus men-drive pelaksanaan program dan sebagai Menkominfo tentunya akan membantu dalam memposisikan BP3TI bisa ada kesetaraan dalam konteks menyelesaikan eksekusi Program KPU/USO untuk pengembangan telekomunikasi dan informatika dengan satker lain yaitu Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Penyelengaraan Pos dan Informatika serta Ditjen  Aplikasi Informatika serta Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik bisa dimasukkan dalam scope ini.

Rudiantara juga berharap agar anggaran BP3TI sejumlah Rp2 Triliun bisa dieksekusi dengan baik. ”Memang Rp2 Triliun itu belum kelihatan, namun saya berharap Tahun 2019 atau 2020 bisa meningkat ke Rp5 Triiun. Saya akan bicarakan dengan industri, pasti banyak caranya. Namun ini harus dimulai dengan benar walaupun itu kecil, agar ada trust. Jangan nafsu saja besar akan tetapi eksekusi kedodoran. Orang lain tidak akan percaya lagi, dan itu terbukti. Kuncinya ada di audit,” tandas Menkominfo.

Mengakhiri sambutannya Menkominfo Rudiantara meminta semua Satker Kominfo saling dukung agar Kementerian Kominfo semakin lebih baik. Menkominfo juga mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin dalam memasuki Bulan Ramadhan 1437 H.

UKM Jadi Poros Strategi Pertumbuhan Ekonomi Digital

Untitled39

Jakarta, Kominfo – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi mencapai taget USD30 Miliar pertumbuhan ekonomi digital pada 2020 mendatang. Salah satu perhatian utama adalah dengan mengembangkan usaha kecil menengah berbasis teknologi digital. “Dengan mendorong pertumbuhan UKM yang dalam kurun waktu 1998 hingga 2008 telah menyumbang secara signifikan sekitar 58% bagi GDP Pembangunan Ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada acara 1-st Indonesia-Taiwan Business Council (ITBC) di Jakarta, Kamis (02/06/2016).

Menteri Kominfo meyakini Indonesia akan menjadi salah satu pemain besar dalam ekonomi digital di dunia dengan upaya serius dari pemerintah melalui Peta Jalan (Roadmap) e-Commerce Indonesia. “(Pemerintah Indonesia) menyediakan peluang-peluang bagi para calon pelaku-pelaku e-commerce di Indonesia,” tambahnya

Dalam 1st Anniversary ITBC bertema “The Rapid Growing of E-Commerce in Indonesia” itu, Rudiantara menjelaskan selama ini Pemerintah Indonesia telah menyiapkan e-Commerce Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain. “Ada tujuh hal yang di-addres dalam menyiapkan Roadmap e-Commerce Indonesia ini yakni edukasi dan SDM, sistem pajak, consumer protection, communication infrastructure, funding, cyber security and logistic dan adanya perijinan yang mudah,” tandas Menkominfo.

Acara 1st Anniversary ITBC digelar di Gedung Menara Batavia Jakarta dihadiri pula oleh Ketua Indonesia-Taiwan Business Council (ITBC) Setyono Djuandi Darmono dan Mantan Bupati Bangka Belitung Basuri Tjahaja Purnama serta pelaku ekonomi digital dari Taiwan.

Perkembangan Aplikasi Jadi Penggerak Ekonomi Regional

Untitled38

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (02/06/2016). Dalam Rapat tersebut Rudiantara menyatakan perkembangan aplikasi akan menjadi penggerak ekonomi regional. “Hari ini hampir 170 juta penduduk Indonesia yang memiliki minimal satu ponsel. Memang kalau berkembang aplikasi macam-macam, ada yang sifatnya akan memberi dampak ekonomi regional atau pelayanan,” paparnya.
Dalam rapat koordinasi bertema “Peningkatan Daya Saing Kawasan Perkotaan sebagai Penggerak Ekonomi Regional” itu, Menteri Kominfo menyontohkan peluncuran tanahabangmarket.co.id. “Kemarin kami meluncurkan tanahabangmarket.co.id karena Tanah Abang omsetnya turun hampir 50%,” kata Rudiantara.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan maupun volume perdagangan di Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu ia berharap lebih atas penataan ekonomi berbasis aplikasi di Tanah Abang. “Ini seharusnya menjadi nilai tambah makanya dibatasi hanya merchant dulu, menjual produk-produk Tanah Abang lewat online,” katanya.
Rudiantara menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan Roadmap e-Commerce yang membahas pendanaan startup dan pengaturan pajak e-Commerce. Ia mengatakan bahwa orang bisnis harus membayar pajak namun jangan dipersulit. “Contohnya PPn-nya seperti good tax saja jadi final,” katanya.
Mengenai Talent Human Capital, Rudiantara mengatakan saat ini di Indonesia telah banyak aplikasi namun masih kekurangan talent. “Contoh seperti Gojek, Tokopedia, sehingga untuk sementara kita masih impor. Oleh karena itu, mulai tahun ajaran 2016/2017, coding dimasukan ke kurikulum SMK untuk jangka panjang logistic security,” tuturnya.

Smart Leadership
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong perkembangan aplikasi berbais ponsel adalah masalah infrastruktur. “Infrastruktur di Indonesia praktis dari 500 lebih kabupaten dan kota hanya 400 daerah saja yang sudah punya akses broadband, di Jakarta sudah launching 4G,” kata Menteri Kominfo.
Rudiantara memaparkan situasi Jakarta berdasarkan Survey Open Signal bulan Februari, rata-rata aktivitas download sebesar 7 Megabyte/second (Mbps). “Itu menjadikan Jakarta nomor dua untuk kota besar. Secara negara, kita masih di nomor empat setelah Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Bandingkan di Indonesia Timur baru 300 Kilobyte/second (Kbps),” jelasnya.
Saat ini pemerintah menargetkan semua ibukota kabupaten dan kota di Indonesia akan memiliki akses broadband pada Tahun 2019. “Kita (di Jakarta) 25 kali menikmati kecepatan download daripada di Indonesia bagian timur khususnya Papua dan Maluku,” ujar Rudiantara.
Oleh karena itu, Menteri Rudiantara mengharapkan pemerintah daerah mengembangkan smart leadership di daerah. “Hari Selasa (31/05/2016) kami ke Banyuwangi meluncurkan Smart Kampung. Penduduk desa tidak perlu ke kecamatan atau ke kabupaten yang jaraknya jauh untuk mendapatkan surat keterangan miskin, jadi aplikasinya hanya perlu ke desa,” jelasnya seraya menyatakan semua itu membutuhkan leadership dan fiscal room dari APBD.
Rudiantara mengatakan, Kementerian Kominfo sedang menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. “Jangan semua bupati dan walikota menerapkan aplikasi masing-masing, tapi buat satu dahulu. Jika sudah berhasil, tinggal replikasi ke pemerintah daerah yang lain. Kami sedang mencoba masing-masing membuat spesialisasi,” jelasnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo dalam rapat tesrebut mengatakan ICT sudah menjadi kebutuhan Indonesia di masa mendarang. “Menurut ASEAN Development Bank, ke depan Asia sumber pertumbuhan ekonominya 80% dari perkotaan. Indonesia tahun 2025, 75% penduduknya hidup di perkotaan, oleh karenanya kita harus mempersiapkan perkotaan dengan baik,” katanya.

Ditjen IKP Akan Lebih Berdaya Dengan Sediakan Informasi dan Nation Branding

Untitled37

Bogor, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti berharap ke depan Ditjen IKP akan lebih diberdayakan dan lebih maju lagi dengan tugas-tugas yang baru ini. “Kita akan membuat program untuk masyarakat dan mengimplentasikan Pasal Pasal UUD 1945 baik dalam negeri maupun luar negeri,” katanya saat membuka Pembekalan Ditjen IKP di Sentul, Bogor, Rabu (01/0/2016).
Secara khusus Niken menyampaikan website infopublik.id akan lebih dioptimalkan lagi menjadi media informasi yang secara terus menerus diperbarui dengan konten informasi yang diinginkan masyarakat. “Kemudian program baru IKP adalah nation branding yang merupakan diplomasi lini kedua. Hal itu dilakukan dengan mengelola website indonesia.go.id dengan menggunakan bahasa inggris,” tambahnya.
Menurut Dirjen Niken dengan tugas tersebut diberikan Presiden Joko Widodo secara langsung melalui Instruksi Presiden kepada Kementerian Kominfo. Oleh karena itu ia membutuhkan SDM yang berkualitas untuk melaksanakan tugas tersebut. “Dengan program-program ini, saya yakin bisa terlaksana. Karena SDM di IKP sangat luar biasa dan sangat qualified, dan cerdas-cerdas semua. Pekerja keras, pekerja cerdas,” tandas Niken.
Namun demikian, Niken menyatakan akan membutuhkan dukungan dari Sekjen Kementerian Kominfo untuk mencari jalan keluar dalam hal pengajuan anggaran tambahan bagi program-program baru IKP.”Sekjen Kominfo akan memberikan jalan keluar untuk program baru ini,” ujarnya.
Salah satu prioritas yang menjadi perhatian Kementerian Kominfo dalam hal pengelolaan informasi adalah memberikan keadilan informasi di wilayah terdepan, terluar dan terpencil. “Ini juga tugas IKP. Kami bersama Kesekjenan menyusun anggaran tambahan tersebut dan minggu depan akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR,” katanya.(YDR).

Revolusi Digital Menopang Ekonomi Bangsa

Untitled36

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara hari ini Kamis (02/06/2016) membuka perhelatan Indonesia Cellular Show (ICS) 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Event tersebut digelar untuk mendorong revolusi digital di Indonesia.
“Kalau mau terjun ke revolusi digital ya kita harus mulai dengan bisnis tidak hanya jualan airtime, tetapi pola mindset kita harus diubah. Karena revolusi ini akan kita alami ke depannya dan kita harus berani menopang pertumbuhan ekonomi bangsa dan itu bukan miliar lagi hasilnya di dunia aplikasi,” jelas Rudiantara.
Ajang ICS ke-13 kali ini bertema Digital Revolution. Tema itu sesuai dengan Program Prioritas Kementerian Kominfo memperkuat perekonomian Indonesia melalui revolusi digital.
Menteri Rudiantara menyatakan industri teknologi menjadi tumpuan era digital yang mengubah gaya hidup seluruh umat manusia. Revolusi aktivitas ekonomi dari tradisional ke digital akan meningkatkan kecepatan transaksi dan efisiensi proses ekonomi. “Ke depan pertumbuhannya akan ada aplikasi digital dan e-commerce. Kita harus membuat Indonesia mampu bersaing di global,” tegasnya.
Rudiantara mengatakan revolusi digital tidak harus menjual perangkat ponsel sebanyak-banyaknya, namun bagaimana cara vendor menciptakan lingkungan agar industri terus tumbuh. “Untuk mendukung pertumbuhan industri salah satunya dari pengembangan aplikasi,” tambahnya.
Menkominfo menyatakan kementerian yang dipimpinnya akan mendukung penuh pengembangan industri. “Yang paling penting bagaimana industri telekomunikasi tetap tumbuh, karena pada kuartal pertama tahun ini sektor telekomunikasi berada di nomor ketiga dan pertumbuhan ini harus dijaga,” ujarnya seraya menyampaikan optimistisme pertumbuhan industri telekomunikasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Diakhir sambutannya Rudiantara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tutru bekerjasama dalam pembangunan telekomunikasi di Indonesia. “Seperti refarming untuk Broadband 4G-LTE di Indonesia, sehingga membuat industri ini lebih efisien,” tandasnya.
Melalui pagelaran ini , masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan mutakhir industri telekomunikasi. Dalam kegiatan tersebut juga digelar temu pelanggan selular, seminar dan panggung hiburan serta midnight sale. ICS 2016 melibatkan 56 ekshibitor yang terdiri dari operator telekomunikasi, vendor telepon selular, penyedia aplikasi serta perusahaan pendukung dan aksesori.

Pemerintah Fokus Kembangkan Ekonomi Digital

Untitled35Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia. “Saya confidence akan cita-cita kita untuk mengembangkan ekonomi digital. Kita perlu membuat roadmap yang bisa keep up dengan e-commerce dunia. Selain itu pemerintah perlu memposisikan kebijakan agar tidak tertinggal dengan negara lain,” jelas Rudiantara pada acara Microsoft Developer Festival di  Jakarta, Kamis (26/05/2016).

Dalam rangkaian acara Perayaan 20 Tahun Microsoft di Indonesia tersebut, Rudiantara mengajak Microsoft untuk mengembangkan pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia. “Karena salah satu unsur penting dalam ekonomi digital adalah UKM. Saat ini 50% ekonomi Indonesia berasal dari UKM dan UKM juga yang telah membuat Indonesia survive pada saat krisis ekonomi tahun 1998,” tuturnya.

Lebih lanjut Menkominfo menyampaikan targetnya untuk melahirkan 1000 teknopreneur digital pada tahun 2020. Teknoprenuer ini akan dilahirkan melalui workshop, Hackaton, dan bootcamp serta masuk ke dalam inkubasi untuk melahirkan 200 teknopreneur setiap tahunnya. “Indonesia belum mempunyai inkubasi yang bagus, makanya kita ke Silicon Valley untuk menghadirkan ekosistem ekonoimi digital Amerika ke Indonesia,” jelas Rudiantara.

Pada akhir pernyataannya Rudiantara menjelaskan pemerintah terus mendorong perkembangan startup lokal, serta melakukan edukasi pendidikan  dengan memasukan coding ke dalam kurikulum pelajaran SMK mulai tahun ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah target pemerintah pada 2019 seluruh wilayah Indonesia sudah terkoneksi oleh broadband.

CEO Microsoft Satya Nadella berkomitmen mendukung dan memberdayakan komunitas developer di Indonesia. “Misi kami di Microsoft adalah untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi di seluruh dunia untuk mencapai lebih banyak hal. Untuk dapat mencapai misi ini, kami perlu memberdayakan seluruh developer di Indonesia dengan teknologi dan platform yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas,” kata Satya Nadella.