Dirjen IKP: Semangat Kebangkitan Nasional Harus Kontekstual

 

Untitled33

Jakarta, Kominfo- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika R. Niken Widyastuti mengharapkan semangat Kebangkitan Nasional dapat mengikuti kontekstualitas zaman. “Kelahiran Budi Utomo merupakan penanda bangkitnya kesadaran nasionalisme. Kebangkitan Nasional ini juga harus bisa mengikuti kontekstualitas zaman,” paparnya dalam sambutan Seminar Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Museum Kebangkitan Nasional “STOVIA”,  Jakarta, Selasa (17/05/2016).

Dalam rangkaian acara Peringatan Kebangkitan Nasional Tahun 2016 itu, acara seminar diadakan dengan tema Mewujudkan Generasi Muda Penuh Karya Mandiri, Mandiri dan Berkarakter. Dirjen IKP menyatakan kelahiran Budi Utomo perlu diingat sebagai penanda bangkitnya kesadaran nasionalisme. “Kesadaran sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain ini takkan lahir tanpa adanya pendidikan.  Budi Utomo adalah sebagai lembaga yang mengutamakan aspek kebudayaan dan pendidikan,” jelasnya.

Mengenai kelahiran Budi Utomo, Niken menyebutnya sebagai kemenangan satu atas kesetaraan di depan bangsa lain. “Kebangkitan merupakan proses berkarya, menemukan sesuatu yang baru serta menghasilkan sesuatu yang dirasakan betul manfaatnya bagi penduduk negeri,” imbuhnya.

Menyoroti fenomena di kalangan generasi muda yang lebih mencintai budaya luar, menurut Dirjen IKP harus mampu diantisipasi oleh para generasi muda kita. “Dalam rangka menghargai perjuangan pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara, paling tidak generasi muda tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif bagi dirinya. Ini juga yang melatarbelakangi diadakannya seminar sehari untuk siswa sekolah lanjutan tingkat atas dengan menghadirkan 200 peserta untuk hasilnya dapat digetok tularkan kembali kepada orang di sekitarnya,” pungkas Niken.

Pemerintah Tetap Fokus Kembangkan Ekonomi Digital

Untitled32

Jakarta, Kominfo – Pemerintah Indonesia sedang mendorong tumbuhnya 200 startup setiap tahun untuk mengembangkan ekonomi digital. “Indonesia merupakan salah satu negara yang fokus pada perkembangan ekonomi digital dengan mendorong hadirnya startup dengan safe capital dan fund hingga tahun 2019,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Seminar Hackaton bertema Masa Depan Media Digital, di Jakarta, Minggu (15/05/2016).

Menkominfo memaparkan presentasi berjudul “Indonesia: The Digital Energy of Asia” dalam acara yang  diselenggarakan di Ruang Auditorium Lt. 8 Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. Dalam acara itu para calon hackathon diseleksi sesuai dengan beberapa kategori antara lain: Big Data, Busines Model, Multimedia, Public Goods, Breaking News, Social Media, Crowdsourcing, dan User Experience.

Menteri Rudiantara menyatakan e-commerce merupakan salah satu nilai ekonomi ke depan. Ia mencontohkan perkembangan e-commerce dunia dalam tiga dekade yang berkembang secara pesat. “Amerika value e-commercenya 2014 baru USD 305 Miliar. Jika dibanding China yang sudah mencapai USD 430 dalam delapan tahun. Sementara Indonesia harus terus posisikan diri agar  bisa menjadi salah satu pemain yang terbesar di regional,” tutur Rudiantara.

Menurut Menteri Rudiantara, Pemerintah mendorong perkembangan ekonomi digital khususnya e-commerce dimulai dari UKM.  “Dimana 50% ekonomi Indonesia berasal dari UKM. Dengan melihat kasus trasportasi online, yang bukan sekadar masalah teknologi akan tetapi bila kendaraan roda empat adalah milik mereka sendiri bisa diperlakukan secara UKM yang nantinya secara eligible bisa mendapatkan KUR,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan Road Map e-Commerce yang merupakan hasil kerja bersama antara delapan kementerian , industri, pelaku e-commerce dan IDEA sejak setahun lalu. Dalam roadmap itu, Menteri Rudiantara menyebut ada tujuh isu yang harus  diperhatikan untuk memajukan e-commerce. “Yang pertama adalah masalah funding. Dimana ada 30 inisiatif dalam hal funding sampai pertengahan 2017 yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah KUR,” jelas Rudiantara.

Hal kedua yang harus diperhatikan dalam memajukan e-commerce adalah pajak (taxation). “Contoh PPn bagi e-commmerce pada makertplace  final 0,1% secara sederhana. Kemudian, hal lain yaitu customer protection dan proses perijinan. Pemerintah akan memfasilitasi agar ada kemudahan pada perijinan dimana startup tidak perlu untuk minta ijin hanya registrasi saja. Namun setelah beroperasi secara komersil akan diberikan akreditasi,” jelas Menkominfo.

Faktor lainnya dalam kemajuan e-commerce adalah cyber security dan logistik. “Dimana logistik merupakan faktor inefisiensi terbesar di Indonesia,” jelas Menkominfo seraya menjelaskan ia bersama Menteri BUMN telah meminta pertimbangan Presiden untuk mereposisi PT. Pos agar dimasukkan dalam ekosistem e-commerce.

Hal terakhir yang juga penting dalam pandangan Menteri Rudiantara adalah education human resources.  “Dimana Indonesia masih membutuhkan talent hackarton yang lebih banyak lagi. Karena pemain e-commerce yang besar sekarang masih menggunakan outsourcing. Pemerintah juga telah memasukkan program coding dalam kurikulum SMK mulai 2016 dan 2017,” papar Menkominfo.

Pada akhir sambutan Rudiantara memberikan apresiasi kepada TEMPO Grup dan Microsoft yang telah menyelenggarakan Meetup Hackathon 2016. Hadir pada kesempatan acara ini Pejabat Kementerian Kominfo Direktur E-Business Azhar Hasyim, Pejabat Mikrosoft Indonesia Anthonius Hendrikus dan Wartawan Senior TEMPO, Bambang Harymurti

Menkominfo Dorong Pemda Aplikasikan Smart City

Untitled31

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan smartcity untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. “Dana yang diberikan dari (pemerintah) pusat untuk (pemerintah) daerah sebesar Rp220 Triliiun jangan dianggurkan. Tapi gunakan dana tersebut untuk membuat daerah menjadi smartcity. Jangan didiamkan di bank,“ tuturnya dalam sambutan singkat ketika membacakan Pemenang Indonesia Digital Economy Award (IDEA) 2016 di Jakarta, Kamis (11/05/2016) malam.

Menteri Rudiantara mengatakan pemerintah daerah di Indonesia dalam menggunakan teknologi dapat mencontoh Kota Moskow. “Tadinya tidak memberikan izin kepada uber sebagai transportasi berbasis aplikasi, tapi akhirnya memberikan izin. Walikota Moskow mempunyai konsep visi yang bagus dengan meminta data semua kendaraan uber untuk dikelola Kota Moskow untuk perencanaan transportasi kota. Dan itu berhasil,” paparnya.

Diakhir sambutannya Menteri Kominfo berharap agar pemerintah daerah yang belum menang dapat meningkatkan daerahnya untuk menggunakan teknologi. “Bagi yang menang saya ucapkan selamat dan berharap agar meningkatkan derahnya untuk terus gunakan teknologi agar membantu percepatan perwujudan visi ekonomi digital,” tuturnya.

Platform Digital Ekonomi

Pemerintahan Indonesia telah mengadopsi paradigma baru pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerintah daerah memainkan peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di dunia.

Penyelenggaraan IDEA 2016 merupakan pengembangan dari Indonesia Digital Society Award (IDSA) yang dilakukan oleh MarkPlus. Perubahan itu dimaksudkan agar teknologi informasi bukan hanya digunakan untuk inovasi pelayanan publik tapi juga untuk pengembangan ekonomi daerah. Keputusan tersebut didukung penuh oleh Menteri Kominfo sehingga IDSA dapat dikembangkan sebagai ajang apresiasi terhadap daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, seperti dalam bidang e-government, e-health, dan e-education.

Meski demikian pemilihan pemenang dilakukan melalui proses seleksi yang berlapis. Penjurian dilakukan melibatkan pejabat Kemendagri, Kominfo, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) yang merupakan organisasi induk asosiasi industri telekomunikasi Indonesia.

Kini IDEA berpotensi menjadi platform pendorong pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Pelaksanaannya juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementeriannya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bukan hanya peduli pada infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tapi juga infrastruktur telekomunikasi.

Pemanfaatan Internet Bergantung Setiap Pengguna

Untitled30

Jakarta, Kominfo – Penggunaan internet akan bergantung pada individu masing-masing, apakah akan menggunakan dengan cara yang benar atau salah. Tapi setiap siswa harus dapat mempelajari dan mampu menggunakan internet dengan sehat.

“Internet bisa bermanfaat tergantung kita yang menggunakan. Jika digunakan secara baik akan menguntungkan dan sebaliknya,” disampaikan Kabid Humas PIH Achmad Nizar saat menerima kunjungan siswa SMK Muhammadiyah 1 Playen Gunung Kidul Yogyakarta di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/05/2016).

Nizar berpesan kepada  60 orang siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan itu agar berhati-hati dalam menggunakan internet dan media sosial.

SMK Muhammadiyah Playen Kelas 12 mendapatkan pembekalan Ilmu Jaringan yang ada di Kementerian Kominfo dari Staf Pusat Data dan Sarana Informatika Kusnadi sesuai tujuan kunjungan. Dalam diskusi banyak mendapatkan informasi dan pengalaman pengelolaan jaringan di lingkungan  Kementerian Kominfo.

Kominfo Akan Terapkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota dan Kabupaten

Untitled29

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerapkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112  di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Menteri Rudiantara menargetkan Tahun 2019 program nomor tunggal 112 tersebut sudah bisa diterapkan.

Menurut Rudiantara Program Layanan Tunggal Panggilan Darurat 112 akan dibangun bertahap dan menyesuaikan dengan kesiapan pemerintah kota dan kabupaten. “Kita tidak bisa menggantikan sistem itu secara cepat. Tapi harus ada proses terutama sosialisasi kemudian disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerahnya,” katanya usai menyaksikan MoU Kementerian Kominfo dengan Kemendagri, tentang percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi, di Jakarta, Kamis (28/04/2016).
Menurut Rudiantara program itu bukan hadiah dari pemerintah pusat tapi kerjasama kantor pusat dengan pemerintah daerah dan pelaksanaannya secara bertahap. Ia mengatakan program sudah dilakukan uji coba di 10 Kota/kabupaten. “Tahun 2016 ini, di 100 kota dan kabupetan, juga akan dilakukan uji coba Layanan Tunggal Panggilan Darurat 112. Diharapkan pada 2019 program layanan nomor tunggal panggilan darurat sudah selesai di semua Kota/Kabupaten di Indonesia,” tutur Rudiantara.

Menteri Kominfo menambahkan hingga saat ini masyarakat belum terlayani dengan cepat apabila terjadi kecelakaan darurat seperti kebakaran, keamanan dan ambulance. Hal tersebut dikarenakaan belum adanya layanan panggilan tuggal terpadu untuk keadaaan darurat tersebut. Akibatnya keadaan darurat, situasi darurat tidak dapat cepat teratasi oleh pihak berwenang.

Menurut Rudiantara pogram itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keadaan emergency atau darurat.  “Cuma ada dua,  pertama tidak pusing lagi masyarakat. Dulu ada nomor panggillan darurat 110 polisi, 118 ambulance, Nomor 113 untuk kebakaran. Jadi masyarakat tidak dipusingkan lagi, cuma satu nomor saja, Kedua, tidak ada beban, kalau masyarakat menghubungi nomor tunggal darurat tersebut di ponsel tidak bayar alias gratis. Kalau sekarangkan bayar, kalau gratiskan masyarakat lebih mudah,” katanya.

Berkaitan dengan pembiayaan program, menurut Rudiantara, dialokasikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan untuk kemandirian dari daerah itu sendiri sejalan dengan otonomi daerah. “Diharapkan pemerintah daerah, penyiapankan  sistem dan mengintegrasikannya.  Karena ini harus diintegrasikan dengan operator baik seluler maupun penyelenggara lokal dalam hal ini Telkom. Kita harus berhubungan semua, dan ini buat masyarakat jadi tidak boleh bayar,” jelasnya.

Rudiantara mengingatkan jika nanti layanan nomor tunggal darurat 112 ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia, jangan dibuat man-made karena nanti ada sanksi hukumnya. “Layanan nomor tunggal darurat ini, jangan dipakai main-main karena nanti kalau main-main akan kena sanksi pidana dan nanti akan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kominfo,” tandasnya.

Pemerintah Apresiasi Kompetisi Digital Untuk Anak Muda

Untitled28

Jakarta, Kominfo – Pemerintah terus untuk mendorong dan mendukung para generasi muda yang berkompetisi pada kontes digital. “Generasi muda pada angkatan ini adalah generasi muda yang akan menciptakan lapangan kerja, bukan lagi generasi yang mencari kerja,” kata Menkominfo  Rudiantara pada acara “Go Global” Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest (IWIC) ke-10, di Jakarta, Kamis (21/04/2016).

Rudiantara mengapresiasi IWIC yang sudah memasuki tahun ke-10.“Apresiasi untuk kontes digital bagi generasi muda.Barokahnya itu lebih besar jika seseorang menciptakan lapangan kerja daripada mencari atau mendapatkan lapangan kerja,” tutur Menkominfo mengakhiri sambutan singkatnya.

Presiden Direktur & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengatakan melalui IWIC, Indosat Ooredoo ingin mengajak pemuda Indonesia dan pemuda di belahan dunia lain untuk menciptakan ide dan aplikasi agar Indonesia bahkan dunia yang lebih baik.

“Komitmen kami menjadi operator telekomunikasi terdepan di Indonesia dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” kata Alexander Rusli.

Sejak tahun 2006 Indosat Ooredoo konsisten menghadirkan IWIC untuk merangsang minat generasi muda Indonesia di dunia digital. Ajang kompetisi aplikasi mobile ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan talenta digital Indonesia ditengah tingginya tren penggunaan aplikasi online saat ini.

 

Keterangan foto : Menkominfo bersama Jajaran Komisaris dan Direksi Indosat Ooredoo menekan tombol bersama-sama sebagai tanda peluncuran IWIC Ke-10.

Kominfo Dukung Aplikasi Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Untitled27

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung penuh aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam usahanya memperoleh informasi, termasuk HaloDoc yang menghimpun informasi kesehatan. “Aplikasi ini (HaloDoc) adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi terkini yang mempermudah dan bisa menyingkat waktu dalam mengakses kesehatan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat diseluruh Indonesia,”  katanya dalam Peluncuran Aplikasi HaloDoc di Auditorium Jakarta Theater, Jakarta, Kamis (21/04/2016).

Menurutnya perkembangan teknologi informasi tidak bisa dicegah dan akan terus berkembang dengan pesat. ”Tidak akan bisa dihalangi,” cetusnya.

Menteri Rudiantara menyatakan pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menargetkan pada tanggal 1 Januari 2019 semua ibukota kabupaten dan kota yang berjumlah sekitar 514 wilayah sudah akan terhubung dengan infrastruktur fiber optic. “Bahkan dalam beberapa tahun ke depan bapak ibu akan dapat membeli handphone tercanggih dengan harga yang murah,” cetusnya.

Harga ponsel yang lebih murah itu dapat terwujud karena mulai Januari 2017 akan diberlakukan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30% untuk semua ponsel yang masuk ke Indonesia. “Paling lambat tahun 2019 harga handset 4G sekitar Rp500 ribuan,“ ujarnya.

Dukungan IDI 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengharapkan dengan kehadiran internet, dan daerah perifer atau terpencil pun akan terhubung dengan internet . “(Sehingga) dapat memanfaatkan aplikasi HaloDoc dalam waktu dekat,“ katanya.

Menurut Faqih setiap usaha yang memudahkan masyarakat mengakses kesehatan dan menghadirkan dokter tentu akan mendapat dukungan dari IDI.  “Harapan IDI, aplikasi semacam HaloDoc dan ekosistemnya akan semakin besar membentuk satu pelayanan dalam jaringan (daring/online) terpadu yang semakin lengkap, dengan demikian, masyarakat pun semakin cerdas dalam merawat kesehatan sendiri dan keluarganya,” jelasnya.

CEO MHealth Tech Jonathan Sudharta menjelaskan mimpi perusahaannya adalah membuat suatu ekosistem kesehatan lengkap berorientasi konsumen. Mulai dari konsep layanan kesehatan terpadu yang sangat menjunjung tinggi keamanan dan keselamatan pasien sampai kepada pelayanan gawat darurat terpadu.  “Hal ini sudah menjadi kebutuhan dalam waktu dekat, bukan lagi hanya tren,” tuturnya.

Aplikasi HaloDoc menghubungkan dokter dengan pengguna, dan dapat diakses melalui gawai di seluruh nusantara. “Ekosistem aplikasi HaloDoc dirancang untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dan mempersingkat akses pelayanan kesehatan,” katanya.

Dengan aplikasi itu. pengguna bebas memilih dokter yang sesuai dengan kebutuhan dengan biaya yang bervariasi, dengan tarif yang telah ditetapkan oleh para dokter. “Bahkan untuk saat ini, pengguna dapat berkomunikasi dengan dokter secara cuma-cuma. Pengguna bebas memilih antara fitur voice, videocall atau chat untuk berkomunikasi dengan dokter,” tuturnya.

Awal 2019 Seluruh Indonesia Terhubung Serat Optik

Untitled26

Jakarta, Kominfo – Pemerintah menargetkan 1 Januari 2019 semua ibukota kabupaten dan kota seluruh Indonesia sejumlah kurang lebih 514 wilayah sudah terhubung dengan infrastruktur serat optik (fiber optic). “Pemerintah akan berkoordinasi dengan para operator telekomunikasi, terutama Telkom untuk membangun infrastruktur broadband ini,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Jakarta, Senin (18/04/2016).

Menurut Menteri Kominfo operator telekomunikasi terutama Telkom telah menyampaikan data tambahan ibukota kabupaten dan kota yang belum terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi operator, namun menjadi kewajiban negara.

“Contoh misalkan daerah Natuna yang merupakan daerah strategis dari sisi geopolitik bagi negara tapi secara bisnis itu tidak feasible. Siapapun yang membangun infrastruktur fiber optik disana tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjaman,” jelasnya.

Disinilah kata Menteri Rudiantara pemerintah memiliki peran untuk hadir menghubungkan jaringan infrastruktur fiber optik yang tidak terlihat secara keuangan bagi operator. “Sehingga pemerintah menetapkan daerah yang tidak akan dibangun oleh operator itu akan dibangun oleh pemerintah menggunakan proyek Palapa Ring,” tambahnya.

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan Paket Barat dan Paket Tengah Palapa Ring yang sudah ditandatangani. Paket Barat Palapa Ring yang mencakup Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Sementara Paket Tengah Palapa Ring mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara

“Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 Triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 Triliun. Begitu juga dengan Paket Timur Palapa Ring yang mencakup Provinsi NTT dan Maluku dengan total nilai Rp12,04 Triliun,” papar Rudiantara.

Pembangunan infrastruktur Palapa Ring saat ini masih  terhalang kendala teknis. “Pada saat itu semua bingung terutama di daerah Papua bagian tengah ini kita menggunakan apa jika akan membangun fiber optik? Siapa yang akan membangun dan membangunnya bagaimana? Dan saat itu pula  ditetapkan menggunakan teknologi netral apakah menggunakan satelit atau lainnnya,” ujar Rudiantara.

 

Namun demikian, Menkominfo menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.  Menteri Rudiantara juga menyatakan pembangunan fiber optik di wilayah Papua yang akan terintegrasi dengan pembangunan jalan ke seluruh wilayah Papua. “Dimana diperkirakan rampung pada tahun 2018 mendatang,” tegasnya. (rps)

 

Galang Solusi Desa 3T, Kominfo Luncurkan Sayembara SDBT

Untitled25

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan Program Sayembar Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT) yang terbuka bagi kaum muda. “Program ini untuk memberikan solusi terpadu bagi masalah desa tertinggal dan menghimpun gagasan-gagasan segar yang datang dari masyarakat sendiri. (Ini) tentang kaum muda,” kata Rudiantara di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (15/04/2016).

Menteri Kominfo mengatakan Program SDBT merupakan pengembangan dari aplikasi broadband teknologi di kota besar yang diterapkan untuk sekira 500 desa terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). “Program itu dirancang secara komprehensif dan terintegrasi satu dengan yang lain atau secara ekosistem pendekatannya,” jelas Rudiantara.

Rudiantara berharap, program solusi desa tersebut nantinya bukan hanya sekadar sumbangan perangkat saja, atau aplikasi saja, tapi yang lebih penting adalah pendampingan.

Menurutnya aspek pendampingan, sering dilupakan. Ia mencontohkan ketika belajar mengikuti proses aplikasi nelayan di Lombok Nusa Tenggara Barat beberapa hari lalu.

“Saya bicara dengan salah seorang nelayan. Dan mereka rupanya tidak bisa menggunakan handset. Akhirnya diberikan gratis serta diajari bagaimana menggunakan handset.  Bagaimana melihat aplikasi cuaca, melokalisasi plankton di laut dan bagaimana gunakan aplikasi memantau harga ikan,” jelas Rudiantara seraya menjelaskan untuk program di Lombok diperlukan pendampingan sebanyak enam kali agar nelayan dapat menggunakan aplikasi itu secara optimal.

Menkominfo juga berharap Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dapat masuk dalam ekosistem ini. “Apakah bisa masuk seperti kelompokcapir yang bisa memanfaatkan aplikasi desa ini,” tuturnya.

Rudiantara menilai kelompok pembaca dan pemirsa yang dulu ada dalam konteks lapangan pertanian dapat meningkatkan produktivitas petani. “Seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes yang bisa meng-address dan membawa teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas petani,” jelasnya.

Masih menyontohkan petani di Brebes, Menteri Rudiantara menyebutkan tahapan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Ada cara dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pertama bagaimana kita meng-address, bagaimana produksi pertanian meningkat. Disini yang bisa menjawab adalah ahli pertanian, karena para petani banyak yang gatek. Meskipun ada HP namun mereka bertanya dilakukan oleh anaknya dengan sms,” paparnya.

Begitu juga di wilayah perbatasan, lanjut Menteri, yang tidak ada listrik tapi ponsel atau smartphone hanya digunakan untuk memotret saja. “Oleh karena itu, program ini betul-betul berbasis ekosistem menyasar kepada peningkatan produktivitas seperti aplikasi petani untuk meng-address pemasaran atau pendistribusian hasil produksi pertanian,” katanya.

Tantangan Penyelesaian Masalah

Direktur Telekomunikasi Khusus Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ismail mengatakan melalui SDBT 2016 ini para peminat atau peserta ditantang untuk merumuskan solusinya dalam bentuk video berisi gagasan pemecahan masalah yang ada pada desa-desa tertinggal.

“Video berdurasi 3 menit tersebut harus diunggah ke platform youtube. Panitia akan memilih 50 ide terbaik untuk diikutkan dalam babak improvisasi ide,” tambahnya.

Setelah itu, menurut Ismail akan disaring kembali dan dipilih finalis sebanyak 25 tim untuk mengikuti bootcamp. Pada presentasi final, penyelenggara akan memilih 6 aplikasi dengan solusi yang dianggap terbaik . “Mekanisme selengkapnya bisa dilihat www.solusi.broadband-desa.go.id,” jelasnya.

Ismail menambahkan, sasaran program ini ditargetkan untuk desa tertinggal yang meliputi desa nelayan, desa pedalaman, dan desa pertanian. Solusi teknologi yang digagas bisa mencakup pemecahan masalah seperti mata pencaharian, akses layanan kesehatan, akses layanan keselamatan, dan akses layanan keamanan. Sedangkan solusi yang diharapkan meliputi kompunen jaringan, perangkat, aplikasi , pendampingan dan implementasi.

“Program ini dijalankan secara terpadu, mulai dari pengembangan solusi, penerapan hingga pembinaan dan pendampingan yang mengikut sertakan komponen profesional dan masyarakat lokal yang relevan,” kata Ismail.(YDR).

 

Raker Kedua Bahas Revisi UU ITE Bersama Komisi I DPR RI

Untitled24

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) membahas RUU Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini adalah Raker kedua membahas revisi UU ITE setelah 14 Maret lalu.
Dalam rapat kerja tersebut, Rudiantara menyetujui muatan penghinaan masuk revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal krusial dalam revisi UU ITE yaitu Pasal 27 ayat 3 terkait ancaman hukuman pencemaran nama baik, kata Rudiantara usai Raker dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (13/04/2016).
Menurut Rudiantara, pada UU ITE yang lama, ancaman hukuman untuk pencemaran nama baik adalah 6 (enam) tahun penjara, namun demi menghilangkan multitafsir maka pemerintah menurunkan lama hukuman menjadi 4 (empat) tahun. “Dari sisi deliknya pun delik aduan, ada laporan dari pelapor sebelumnya kan delik umum,” ujar Rudiantara.
Rudiantara yakin target pembahasan revisi selesai Juni 2016, bisa dicapai karena saat ini sedang membaca Daftar Inventarisir Masalah (DIM). “Bulan Mei 2016 selesai di Komisi, lalu Juni dibawa ke Rapat Paripurna,” terang Rudiantara.
Komisi I DPR sendiri menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai Juni 2016 atau pada masa sidang kelima tahun sidang 2015-2016.
Pada 30 Mei 2016 RUU revisi UU ITE sudah final dan awal Juni dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU lalu diserahkan pada pemerintah, kata Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin.
Menurutnya, raker ini merupakan raker yang kedua membahas revisi UU ITE setelah 14 Maret lalu. “Pada Raker 14 Maret lalu diagendakan beberapa hal, penjelasan pemerintah, pandangan fraksi-fraksi dan semua sepakat Komisi I DPR dan pemerintah membentuk Panitia Kerja revisi UU ITE yang bertugas materi RUU yang ditugaskan Raker,” ujar Hasanuddin yang memimpin Raker bersama Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz.
DPR akan reses mulai 30 April 2016, sehingga tanggal 29 April merupaka akhir sidang. Jadi, masih ada satu kali raker untuk membahas revisi UU ITE pada Rabu 20 April mendatang.
Hasanuddin mengatakan, jadwal pembahasan revisi UU ITE pada masa sidang kelima ini dilakukan pada 17 Mei 2016 dan 23 Mei digelar rapat Panja. “Kalau sepakat, maka diserahkan pada tim perumus maka rapat tim perumus dan sinkronisasi pada 24 Mei 2016, lalu dibawa ke Panja,” kata Hasanuddin (Aak).